Kementerian HAM minta Panglima TNI dan Kapolri kendalikan anggota di lapangan.

JAKARTA -- Kabar tewasnya Elianus Egimbau (20 tahun), seorang pendeta Gereja Kristen Injili (GKI) di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, menjadi sorotan serius bagi pemerintah. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendesak TNI dan Polri agar lebih ekstra mengawasi personelnya selama berdinas di Bumi Cenderawasih.

Pigai menyebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebaiknya bisa memastikan para personelnya profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keamanan di seluruh Papua. Menurut dia, hal itu dilakukan agar TNI dan Polri lebih dapat menjamin perlindungan terhadap warga sipil di Tanah Papua. Dilansir dari  Republika.ci.id

"Kementerian HAM minta Panglima TNI dan Kapolri kendalikan anggota di lapangan, atensi khusus peristiwa tewasnya pendeta GKI di Intan Jaya," kata Pigai melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian HAM, menaruh keprihatinan yang mendalam atas tewasnya Elianus Egimbau di Kabupaten Intan Jaya, Senin (29/6/2026). Elianus diketahui sebagai salah satu pemangku keagamaan di Papua Tengah. Sang pendeta itu dikabarkan tewas saat terjadi insiden kontak tembak antara pasukan keamanan dengan kelompok bersenjata OPM.

Pigai mengacu pada klaim dua pihak menyangkut kontak tembak yang menewaskan Elianus. "Peristiwa penembakan pendeta tersebut menjadi sorotan setelah diklaim oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Dan sementara aparat keamanan (TNI-Polri) masih melakukan pendalaman atas insiden tersebut," ucap Pigai.

Namun versi mana pun yang benar, Pigai menegaskan, perannya sebagai menteri yang menangani permasalahan HAM, menghendaki agar otoritas negara dapat memastikan pengendalian total para personelnya di lapangan. Langkah itu demi memastikan perlindungan terhadap warga sipil di Papua.

"Panglima TNI dan Kapolri harus memastikan seluruh personel yang bertugas di Papua menjalankan tugas secara profesional serta mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil. Penembakan pendeta di Intan Jaya kita minta Panglima TNI dan Kapolri agar mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," ujar Pigai. 

Mantan komisioner Komnas HAM itu ingin agar tak ada lagi warga biasa yang terus-terusan menjadi korban atas situasi konflik bersenjata antara pasukan keamanan TNI dan Polri dengan kelompok-kelompok bersenjata lokal. "Hampir setiap hari ada kematian warga sipil tidak berdosa di Papua," kata Pigai.

"Negara memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan masyarakat sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan di Papua dengan mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia," kata Pigai menambahkan.

Selain terkait tewasnya seorang pendeta dalam insiden kontak tembak di Intan Jaya, Pigai juga menyoroti serius terkait dengan laporan di lapangan. Hal itu terkait temuan jasad seseorang di Intan Jaya, yang sebelumnya dalam penahanan prajurit TNI pada Rabu (1/7/2026).

Dalam laporan itu, Pigai mengungkapkan satu jenazah mengalami luka-luka yang mengenaskan. "Tanggal 1 Juli 2026 korban ditemukan dengan lima luka tembak di tubuh, ada luka sayatan di badan, dan satu telinga hilang," ungkap Pigai.

Dia tak menyebutkan identitas lengkap jenazah tersebut. Tetapi dari laporan yang diterima Pigai dari pejabat tinggi di Intan Jaya, jasad tersebut merupakan salah satu tahanan TNI. "Jadi sekali lagi saya minta Mabes TNI dan Mabes Polri untuk mengevaluasi deploiment militer di Papua. Panglima TNI dan Kapolri harap bisa kendalikan anggotanya dan lakukan proses hukum secara transparan," kata Pigai.