Masyarakat Keluhkan Kelambatan Kejari Tapsel Tangani Laporan Dugaan Korupsi; Pihak Kejaksaan Sebut Masih Berproses

 

i-cepat.cim - TAPANULI SELATAN – Elemen masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, mengeluhkan lambatnya penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapsel yang mereka sampaikan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

 

Laporan tersebut disampaikan secara resmi oleh perwakilan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan pada 21 Mei 2026. Saat itu, tercatat ada lima laporan yang diserahkan sekaligus, yang kesemuanya menyangkut dugaan penyimpangan dana dan pengelolaan keuangan di sejumlah proyek dan program pemerintah daerah.

 

Namun hingga memasuki bulan Oktober 2026, atau hampir lima bulan sejak laporan diterima, salah satu masyarakat menanyakan ke kejaksaan negeri Tapsel pada hari ,Senin (5/10/2026) yang di sambut kasubsi dari kasi pidsus yakni Tarmizi SH.diruang lobi kantor kejaksaan setempat sebut " semua laporan akan diproses bang sesuai ketentuan hukum"  

 

"Kami menyampaikan laporan dengan bukti dan data yang lengkap. Sudah hampir lima bulan, sampai sekarang tidak ada kabar. Kami hanya ingin hukum berjalan adil dan transparan," ujar salah seorang perwakilan masyarakat kepada Info Cepat.com, Selasa (6/10/2026).

 

Kelima laporan itu, menurut sumber masyarakat, mencakup dugaan penyimpangan pada sejumlah proyek pembangunan daerah dan program kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapsel dan anggaran APBN . Masyarakat menilai kecepatan penanganan sangat penting agar bukti-bukti tidak hilang dan tidak ada pihak yang dapat menghilangkan dokumen terkait.

 

Pihak Kejaksaan: Masih dalam Proses

 

Menanggapi keluhan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan menyatakan bahwa seluruh laporan yang masuk saat ini masih dalam proses penanganan sesuai tahapan hukum yang berlaku.

 

"Kami memahami keinginan masyarakat agar proses berjalan cepat. Namun setiap laporan harus kami verifikasi dan periksa dengan cermat, melengkapi berkas bukti, memeriksa saksi, serta berkoordinasi dengan instansi terkait sebelum dapat ditetapkan sebagai perkara penyidikan," kata pihak Kejari Tapsel melalui kasubsi Tarmizi SH

 

Pihak kejaksaan juga meminta masyarakat untuk bersabar dan mempercayai proses hukum yang sedang berjalan, serta berjanji akan mengumumkan perkembangan secara terbuka apabila telah memasuki tahap yang dapat dipublikasikan.

 

Masyarakat Minta Transparansi

 

Di tengah proses yang berlarut, masyarakat meminta Kejari Tapsel lebih terbuka memberikan informasi perkembangan penanganan laporan. Ketiadaan kabar yang jelas, menurut mereka, justru memicu berbagai spekulasi dan dugaan negatif di tengah publik.

 

Sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat hukum di Tapsel menilai, keterbukaan informasi kepada pelapor merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh penegak hukum, sepanjang tidak mengganggu jalannya penyidikan.

 

Jika dalam waktu dekat belum juga ada kejelasan, perwakilan masyarakat tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan hal ini ke jenjang yang lebih tinggi, yakni Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, maupun ke lembaga pengawasan independen seperti Ombudsman Republik Indonesia.

 

Hingga berita ini diturunkan, dari lima laporan dugaan korupsi tersebut, dua masih dalam Proses di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.

 

(Biro:TAPSEL)